“Reforma Agraria Dalam Penghidupan & Kemakmuran Rakyat”

Permasalahan agraria (pertanahan) erat kaitannya dengan dasar penghidupan manusia secara individu atau sosial. Sangat disayangkan karena angka permasalahan  agraria di Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Permasalahan yang terjadi diantaranya adalah sengketa tanah.

Sengketa tanah berarti perebutan tiang kehidupan manusia, oleh karena itu orang rela membayar mahal jasa lawyer, membayar jasa preman,  menumpahkan darah dan mengorbankan jiwa raga untuk merebut atau mempertahankan haknya terhadap tanah. Tujuan dasar reforma agraria adalah memberikan akses kepada rakyat mengenai tanah sebagai sumber penghidupan dan kesejahteraan.

Konflik agraria yang bersifat kekerasan pada umumnya menimbulkan masalah pelanggaran HAM yang melibatkan kepentingan aparat bersenjata dan struktural pemerintahan yang berkolusi dengan kepentingan para pemodal besar merupakan warisan gelap pada zaman pemerintahan kolonialisme yang ditambah lagi dengan bobroknya sistem administrasi dan birokrasi pada pemerintahan orde baru. Berdasarkan rentetan permasalahan tersebut maka harus menjadi prioritas utama atau tuntutan bagi pemerintah sekarang dalam program reforma agraria yang berazaskan keberpihakan dan upaya-upaya mewujudkan kesejahteraan dan penghidupan rakyat yang bermartabat.

Gerakan reforma agraria sementara kebudayaan kita masih beranggapan bahwa sepenuhnya urusan kaum pria. Hal ini perlu dimengerti bahwa persoalan serius masa kini bukanlah hanya sekedar emansipasi perempuan terhadap kaum pria, (walaupun ini tidak bisa disangkal) melainkan emansipasi rakyat terhadap negara yang pro kapitalis. Oleh karena itu gerakan reforma agraria juga harus memberikan nilai keadilan gender untuk mewujudkan kesejahteraan dan sistem kehidupan yang beradab bagi seluruh rakyat.

Penataan ulang terhadap sistem regulasi, administrasi & birokrasi pertanahan adalah syarat dan tuntutan utama untuk mengukur pencapaian program kerja berkelanjutan dibidang pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh karena itu, GAMPIL Kebumen dan PC PMII Kebumen bermaksud menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “reforma agraria dalam perspektif penghidupan dan kesejahteraan rakyat.

Tujuan

Media evaluasi kinerja pemerintah atas pelaksanaan amanat konstitusi UU No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan TAP MPR No.9 tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Menjadi salah satu bahan kajian pemahaman dibidang reforma agraria untuk masyarakat dan pihak – pihak terkait pada bidang advokasi persengketaan tanah.

Mendorong gerakan reforma agraria yang berkeadilan gender untuk kemakmuran rakyat

. Pembicara      : Eko Cahyono (Peneliti dibidang Sosiologi Pedesaan Sajogjo Institute.

Dosen Institut Pertanian Bogor.) Tabrani Syabirin, Lc.MA ( Wakil Sekjend DPP HKTI).

Ketua Komisi II DPRD Prov Banten. Irma Muthoharoh (Ketua Umum KOPRI PB PMII) Seniman ( Dari Lokal Kebumen) di laksanakan Sabtu, 24 Maret 2012 pul 09.00-seleai Ikut di Gedung PKK kebumen: pelak sana PMII Kebumen dan Gerakan Sipil (GAMPIL)