Sudah lama kita dirusak oleh neolib pemilu, baik presiden, pilkada, legsilatif. Rumusnya yang menang pasti yang punya uang, yang menang pasti punya kekuatan di luar kekuatan moral. Rumusnya lagi " Orang pintar, miskin dan bermoral " tidak jadi apa-apa, apalagi menjadi pemimpin atau penguasa.susah bro....
Jika ingat, Sejak pasca kemerdekaan 45 kemenangan proklamtor kita menang karena menang sebuah perjuangan suci merah putih dari imperalisme. kemenangan kita adalah semangat
bersama untuk tujuan bersama dengan cara berjuang bersama, menata bersam dan menang bersama.
Beda di jaman pasar bebas (neoliberal jilid 2) ini, pilihan ketua RT, RW, Kadus, Pilkades, Pilkada, legislatif, Gubernur, Presiden. " pelaksanaan demokrasi" nyata-nyata milik para punya uang, milik para orang kaya, milik para berduit. sementara itu orang miskin jelata hanya jadi ATM demokrasi pemilu, ketika mereka berkuasa hanya jadi penonton demokrasi.
Lebih-lebih sekarang 99 persen pemenang demokrasi uang ini, dipastikan karena faktor uang, dan kekuatan kekuasaan materi. dan dipastikan mereka orang penguasa itu pasti 99 persen penguasa pasti korupsi. siapa lagi yang menolong demokrasi kita. demokrasi orang miskin seperti kita ini.apakah kita diam? apakah jadi komentator para pejabat korup? apa kita tetap menjadi korban kekuasaan dan tumbal kekuasaan.
Memang pusing, terkadang mikir bangsa kita, desa kita dan wilayah kita dimana kita kerja, semua berbau korup permanen. Jangan-jangan ga usah di pikirin tambah pusing, tapi seandianya tidak dipikir malah bangsa kita, negara kita, kota kita, tempat kerja kita " tambah para" tambah banyak ketimpangan, kerusakan moral. lain.
Wah.. jadi cerita pengalaman nih, ceritanya begini," penulis ikut Sarasehan , "Merancang UU Pilkades Menuju Goodgovernance "di kota kami Kebumen Jawa tengh," intinya hasilSarasehan pengunduran pelaksanaan 403 desa di kab. kebumen, dengan PEMDES atas desakan peserta seminar yang dilaksanakan di pendopo, akhirnya di undur 1 bulan dari waktu yang di tetapkan.
Kemudian saya seminggu seetelah seminar, "saya saking marahnya dengan UU pilkades, dan tahu kita sudah mati karena jelas" yang punya uang yang jadi" yang kaya jadi penguasa, yang miskin jadi penonton", tepatnya pada Juli tanggalnya 25 tahun 2007, waktu itu umur 26 tahun. Penulsi maju pilihan kepala desa di desa Kedawung, Pejagoan, Kebumen, Jawa tengah.
Pilkades diikuti oleh 8 calon. hampir semua pewakilan RW yang berjumlah 8 RW maju semua, (kaya pertandingan sepakbola). 2 hari setelah itu saya di warung angkring (bayan, Kalten) di pinggir jalan ahm Yani kebumen") diskusi kebangsaan, pemetaan UU pilkades, rencana pembangunan gagal kebumen. terus juga imbas dari pelaksanaan pilkades yang curang dan pasti muwur. (money politic)
Jam 10 paginya, saya ke balaidesa kedawung, mendaftar pilkades kepada ketua Panitia Bapak Ambar Sugito dari anggota DPR D Kebumen F.Golkar. (bapak Ambar tinggal di RW 3 Kedawung). Kemudian saya menolak tawaran dan ketua panitia tarikan 1 juta agar bisa mendaftatr Calon bakal Kades, kemudian saya juga tetap harus bayar, (padahal saya punya uang 10 ribu untuk makan).
Akhirnya saya mencari wartawan, dan ketemu waratwab RatihTV Kebumen (.TV LOKAL) di halaman Sekda Kebumen. "saya minta di wawancarai wartawan, ". di desaku ada indikasi korupsi di Pilkades Kedawung, Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah. Dalam statemen dihadapan wartawan" saya mengantar padahal UU pilkades th 2007 cacat hukum. karena tidak tegas dan merugikan orang miskin, "siapapun boleh mendaftar, mencalonkan diri tanpa di minta uang pendafatar"/
Alasan panitia menarik 8 bakal calon kades untuk biaya sewa tarub, untuk biaya batik, makan, dan TPS. padahal saya dapat info dari Fras Haidar PEMDES Kab, Kebumen (sekarang ketua BKDD), katanya setiap desa yang menyelenggaran Pilkades di beri uang 8 juta kepada panitia Pilkades". . aku berpikir " memang penguasa kalau bukan mencari kesempatan bukan penguas. ...Gila bener UU politik kita... !!
bersambung......oleh eko wahyudi lengkapnya
