Pasalnya, tekanan kemiskinan itu juga menyebabkan masalah turunan, salah satunya tingginya jumlah warga yang mengalami gangguan jiwa di kabupaten yang memiliki 26 kecamatan itu.
Di Kecamatan Pejagoan misalnya, yang terdata oleh Puskesmas setempat terdapat 80 warga yang mengalami gangguan jiwa. Mereka tersebar di 13 desa. Setiap desa terdapat antara tiga hingga delapan warga yang terkena gangguan jiwa. Di Desa Pejagoan dan Watulawang misalnya satu desa terdapat delapan warga yang terkena gangguan jiwa.
Kepala Puskemas Pejagoan dr Agus Sapariyanto tidak membantah tingginya jumlah warga yang terkena gangguan jiwa di wilayahnya. Dari pemantauannya, sebagian besar warga yang menderita gangguan jiwa masih berusia produktif. Mereka juga hampir seluruhnya masuk dalam kategori keluarga tidak mampu.
"Tekanan kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka mengalami gangguan jiwa," ujar dr Agus Sapariyanto kepada Suara Merdeka, Jumat (25/2).
Didampingi bidan Siti Rahayu, dia menambahkan, kurangnya pengetahuan keluarga menjadi salah kendala penanganan pasien. Seperti dialami oleh Daryatin (33) warga Desa Kebagoran yang mengalami psikosomatis. Bukan diobati, oleh keluarganya dia pernah dirantai selama delapan bulan di pekarangan. Padahal dia bisa disembuhkan dengan penanganan yang benar.
"Terbukti, setelah mendapatkan penanganan, sekarang dia sudah dinyatakan sembuh," imbuh Agus Sapariyanto seraya menyebutkan dalam waktu dekat ini pihaknya mengundang pihak keluarga untuk diberikan pengarahan.
Bangsal Jiwa
Melihat tingginya kasus gangguan jiwa itu, dr Agus Sapariyanto mengusulkan penambahan bangsal khusus penyakit jiwa di RSUD Kebumen. Selain itu juga dilakukan penambahan dokter jiwa karena saat ini pelayanan hanya dua kali seminggu.
"Jika bisa ditangani di Kebumen, selain lebih dekat dan biaya lebih murah, mereka juga bisa lebih terpantau," tandasnya.
Bidan Siti Rahayu menambahkan, kendala lain penanganan warga yang mengalami gangguan jiwa adalah masalah biaya. Mengingat sebagian mereka tidak terdaftar pada Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jemkesmas). Itu karena mereka tidak dimasukkan oleh keluarganya dalam daftar peserta Jamkesmas karena dianggap kurang waras.
"Adapula yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa namun putus di tengah jalan karena keterbatasan biaya," ujar Siti Rahayu.
( Supriyanto / CN27 / JBSM )
Sumber : http://suaramerdeka.com/
http://wongbumen.inf |
Kebumen, CyberNews. Sekitar 200 kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Paguyuban Wahyu Manunggal Karsa Kebumen, Rabu (29/9) kembali berunjuk rasa ke DPRD guna menolak pemangkasan alokasi dana desa (ADD) yang mencapai 70 persen.
Orasi dilakukan secara bergantian oleh mereka, sebelum akhirnya ada perwakilan kades diterima Bupati H Buyar Winarso SE di Gedung F. Saat pertemuan berlangsung, beberapa anggota DPRD sempat menemui kades dan menyatakan mendukung sikap menolak pengurangan ADD. Aksi mendapat pengawalan ketat aparat Polres Kebumen dipimpin langsung Wakapolres Kompol Agung Aristyawan Adhi SH SIK.
Menurut para kades tersebut, mereka akan kembali berunjuk rasa bersamaan Sidang Pleno DPRD Kata Akhir Perubahan APBD 2010. Target mereka, DPRD menolak Penetapan Perubahan APBD 2010 jika besarnya ADD tetap Rp 12,5 miliar.
Menurut Kades Banjurpasar, Kecamatan Buluspesantren, Setyo Budi, pemangkasan ADD dari Rp 37 miliar pada APBD 2009 menjadi Rp 12,5 miliar sangat tidak realistis. Bahkan terancam bisa mematikan roda pemerintahan desa. Dia memohon pengertian Bupati supaya mengkaji keputusan tersebut.
Sementara, Kades Kebonsari, Kecamatan Petanahan, Amirudin menyatakan, kedatangan para kades dan perangkat hari itu ke DPRD dan Pemkab ingin memberi masukan supaya sebelum Perubahan APBD ditetapkan bisa dikaji ulang. Pemangkasan ADD sampai mendekati 70 persen dampaknya sangat dirasakan bagi kegiatan pemerintah desa dan masyarakat.
Terpisah, Bupati Kebumen H Buyar Winarso SE didampingi Sekda H Suroso SH, Asisten I Sekda H Adi Pandoyo SH MSi, Kepala Bappeda H Mudji Rahardjo SH serta Kepala DPPKAD Dra Dyah Woro Palupi menyatakan, apa yang dilakukan Pemkab saat ini memang pahit. Namun Buyar menegaskan, dirinya punya niat ingin membenahi Kebumen.
"Kalau dibilang pahit ini memang pahit, namun ini adalah obat supaya tahun depan lebih baik. Saya tidak butuh popularitas, karena saya punya niat untuk membenahi Kebumen, maka ADD kita sesuaikan menjadi Rp 12,5 miliar yang berarti berkurang sekitar 67 persen. Itulah kemampuan keuangan kita,''tandas Bupati.
Buyar mengakui, kalau pun dirasakan pemangkasan tersebut akan memberatkan para kades dan pemerintah desa memang benar. Namun yang lebih berat lagi tentu beban dan tanggung jawab bagi bupati dan Pemkab.
Seusai dialog, para kades yang diterima Bupati sempat bernegosiasi agar Bupati mau menemui pendemo. Namun saat Bupati keluar dari ruang kerja, para kades justru pamitan untuk kembali ke halaman DPRD. Menurut Ketua Paguyuban Kepala Desa Parmin, para kades masih akan berjuang lewat jalur DPRD selaku wakil rakyat.
( Komper Wardopo /CN26 )
Kutip : http://suaramerdeka.com
Foto : http://wongbumen.info
KEBUMEN.- Kerugian akibat longsor dan banjir bandang yang menerjang 14 kecamatan di Kabupaten Kebumen dan Banyumas Jawa Tengah Minggu (24/10) malam mencapai lebih Rp 10 miliar. Kerugian terbesar akibat hilangnya dua jembatan dan jebolnya tanggul yang terjadi di 13 titik pada lima sungai besar di kabupaten tersebut.
Asisten I Sekda Kebumen, H Adi Pandoyo mengatakan, kerusakan akibat banjir bandang yang melanda sembilan kecamatan dan longsor di lima kecamatan cukup besar dengan jumlah total kerugian lebih dari Rp 10 miliar. "Kerugian paling besar adalah jebolnya tanggul pada 13 titik di lima sungai yang ada Kabupaten Kebumen. Itu belum jumlah kerugian akibat kerusakan rumah warga," kata Adi Pandoyo,Selasa (26/10).
Tanggul sungai yang jebol berada di Sungai Ijo, Sungai Kemit, Sungai Ketek, Sungai Kedungrejo dan Sungai Abang kerugiannya mencapai Rp7,5 miliar. "Hingga kini beberapa titik tanggul belum diperbaiki, perbaikan sifatnya baru sementara atau darurat seperti dengan penggunaan kawat bronjong atau karung berisi pasir. Sebab perbaikan permanen perlu dana besar ," jelasnya.
Selain longsor tingginya curah hujan akibat anomali cuaca juga menyebabkan longsor yang menyababkan sebanyak 13 rumah milik warga rusak parah. Longsor juga menyebabkan jalan alternatif menghubungkan antara Kebumen dan Banjarnegara terputus. "Hingga saat ini jalan masih terputus, pemkab kesulitan untuk membuang tanah yang menutup jalan. Kita hanya punya alat berat satu, padahal titik longsor ada 13 tempat, sementara ketebalan tanah yang menutup badan jalan mencapai 5 meter," papar Adi.
Banjir yang terjadi di Kebumen juga sempat merendam ratusan rumah penduduk di sembilan kecamatan, antara lain adalah Adimulyo, Kebumen, Alian, Buayan, dan Gombong, Karanganyar, Karanggayam dan Mirit
Sedangkan kerugian banjir bandang di Banyumas, Pemkab setempat Selasa (26/10) masih melakukan pendataan terhadap kerugian akibat banjir di wilayah Kecamatan Sumpiuh. Data sementara kerugian
rumah rusak mencapai sekitar Rp 300 juta dan untuk kerugian sarana umum, seperti tanggul, jembatan, saluran irigasi, jalan desa dan jalan kabupaten masih dihitung.
Kabag Kesra Setda Banyumas, Hudi Utami mengatakan, untuk sarana umum seperti jembatan, tanggul dan lain-lain masih di teliti. Tim teknis dari dinas terkait masih menghitung secarta detail kondisi kerusakan.
"Kalau nilai total kerugian belum ada, karena pendataan masih berlangsung, terutama untuk sarana umum yang rusak," jelasnya. (A-99/A-120)***
Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com
Jalan perlintasan yang terletak di Kecamatan Waduk Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, tertimbun longsor. Timbunan tanah longsor ini menutup akses lalu lintas dari Waduk Sempor menuju ke Kebumen, Jawa Tengah.
"Longsornya Minggu (24/10) sore setelah hujan lebat yang mengguyur sekitar 3 jam," kata Eriyanto Bambang Setiawan (33), seorang pengguna jalan kepada detikcom melalui fasilitas info Anda, Senin (25/10/2010).
Eriyanto mengatakan, akibat tertimbun longsor, akses dari Waduk Sempor menuju ke Kebumen terputus. Kendaraan baik roda dua maupun roda empat tidak dapat melintasi jalan selebar 4 meter itu. Rumah Eriyanto terletak hanya 3 km dari lokasi.
"Saya juga terpaksa menitipkan motor di rumah warga setempat dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saya kira mudah, tapi ternyata sungguh berbahaya dan mengerikan sekali melewati lokasi longsor tersebut," ujarnya.
Jalan tersebut merupakan jalur alternatif yang sering digunakan warga sekitar untuk menuju ke Kebumen dan Banjarnegara. Dengan tertutupnya jalur tersebut, warga terpaksa harus memutar lebih jauh.
"Kalau tidak lewat situ, kita harus memutar melalui Banyumas yang jauhnya mencapai 150 Km," katanya.
Eriyanto mengungkapkan, ada sekitar 8 titik longsor yang menutupi jalan tersebut. Hingga kini, jalur tersebut tidak dapat dilintasi kendaraan.
"Kami berharap semoga pemerintah setempat segera membersihkan badan jalan yang tertutup timbunan longsor," katanya.
Belum diketahui ada tidaknya korban dalam peristiwa tersebut. "Saya kurang tahu, apa ada korban atau tidak. Kemarin sih saya lihat ada motor, sandal dan helm yang tertimbun tanah," katanya.
Petugas Polsek Sempor Briptu Mudji menyatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. "Tidak ada korban," kata Mudji.
Kondisi jalan itu sendiri diapit oleh bukit di sebelah kanan dan sungai di sebelah kiri jalan. Adapun materi longsoran berupa tanah lumpur dan bebatuan.
"Ini longsoran dari perbukitan yang berada di atas jalan," katanya.
Untuk membersihkan material tersebut, pihak Polsek Sempor bersama unsur Muspika telah menurunkan alat berat. "Alat berat sudah kita terjunkan, tapi belum bisa membersihkan semuanya. Jalan baru bisa dilalui oleh motor saja," tutup Mudji.
(mei/nrl/http://www.detiknews.com)
KEBUMEN - Kebijakan pemerintah memberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran atau akte akan berakhir pada bulan Desember 2010. Seluruh masyarakat yang belum memiliki akte diminta segera mengurus. Sebab mulai 1 Januari 2011 pembuatan akte kelahiran sudah berlaku tata cara dan persyaratan normatif.
Plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabuapten Kebumen, Drs Aris Subiyakto menjelaskan, pemberlakukan tata cara pembuatan akte kelahiran yang akan dimulai 1 Januari 2011 mendatang berkaitan dengan sanksi keterlambatan pengurusan akte.
"Untuk keterlambatan 60 hari sampai satu tahun dikenakan denda Rp 50 ribu dan pembuatan akte setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas. Sedangkan untuk keterlambatan 1 tahun keatas dikenakan denda Rp 50 ribu dan pembuatan akte setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri," jelas Aris, Kamis (21/10).
Lebih lanjut dijelaskan, kepemilikan akte kelahiran bagi seorang anak sangat penting. Kepemilikan akte sebagai dasar menentukan status kewarganegaraan dan status hukum anak. Selain itu, juga sebagai syarat untuk masuk kerja dan ke jenjang pendidikan. "Akte juga dijadikan syarat dalam pernikahan, pembuatan paspor, dan untuk pengurusan pensiunan," jelasnya.
Menurutnya, dalam UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan diamanatkan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. "Sejalan dengan hal itu Pemerintah melalui Renstra 2011 juga menyatakan semua anak Indonesia tercatat kelahirannya," katanya.
Jemput bola
Guna mendukung hal itu, kata dia, Pemkab Kebumen melalui Dispendukcapil melakukan berbagai upaya salah satunya melaksanakan pendataan dan pelayanan akte capil ke sekolah-sekolah.
Upaya jemput bola ini dinilai strategis untuk membangun data base kelahiran di Kabupaten Kebumen sekaligus untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepemilikan akta kelahiran bagi anak-anak SD di Kebumen.
"Bagi masyarakat yang belum memiliki akte untuk segera mengurus di Kantor Dispendukcapil karena batas akhir dispensasi masih tersisa dua bulan. Sebab jika ketentuan normative sudah diberlakukan sanksi keterlambatan akan lebih berat," tandasnya. Kt6-skh
Sumber:http://www.wawasandigital.com
Diposkan oleh Desa Pengaringan 
Kebumen. DPRD Kebumen Jumat sore (1/10) berhasil menetapkan Raperda Perubahan APBD 2010 dengan besaran alokasi dana desa (ADD) senilai Rp 15 miliar, melalui sidang pleno maraton selama dua hari dan diwarnai hujan interupsi.
Sidang dipimpin Ketua DPRD dan dihadiri Bupati H Buyar Winarso SE itun merupakan kelanjutan rapat Kamis lalu. Rapat berlangsung dua babak. Sampai pukul 11.30 sidang pertama sempat beberapa kali diskorsing setelah enam fraksi, yaitu FPKB, FPPP, FPDIP, FPG, FPD dan FPAN belum sepakat terhadap pos ADD.
Sidang dilanjutkan siang hari. Namun enam fraksi melalui juru bicara masing-masing masih bersikeras mempertahankan pendapat dan belum menemukan titik temu., Bahkan hingga sore hari sempat terjadi adu argumentasi dan permintaan agar dilakukan voting terbuka. Namun di sela-sela itu tiga fraksi yang sejak awal mendukung rasionalisasi ADD menjadi Rp 12,5, melakukan aksi walkout.
FPAN, FPPP dan FPD pun menyatakan tidak ikut berpendapat. Ketua DPRD Budi Hianto Susanto menghargai sikap tiga fraksi itu sehingga tidak dilakukan voting, Ketua Dewan menawarkan kepada FPDIP, FPG dan FPKB, apakah RAPBD Perubahan diputuskan melalui voting atau mufakat. Akhirnya tiga fraksi itu menyetujui besaran ADD Rp 15 miliar untuk diputuskan.
Ketua FPDIP H Sudarno didampingi Sekretaris Dian Lestari SP usai sidang menyatakan, pihaknya merasa salut dengan kekompakan anggota fraksi yang sejak awal mengawal ADD. Bahkan hingga keputusan akhir masih solid dan menghendaki ADD dinaikkan dari Rp 12,5 hingga ditetapkan menjadi Rp 15 miliar.
Menurut Sudarno dan Dian Lestari, keputusan tersebut dilandasi keberpihakan FPDIP kepada pemerintahan desa, kepala desa dan masyarakat. Namun Sudarno berharap, di tahun mendatang jika dana alokasi umum (DAU) naik semestinya ADD juga dinaikkan."Meski belum sesuai harapan, kami bisa menerima dan memahami kesulitan eksekutif."
Sudarno juga meminta eksekutif bisa menyosialisasikan proses dan kondisi keuangan itu ke bawah. Sebab dengan dana Rp 15 miliar merupakan keputusan yang paling rasional dan masuk akal, disesuaikan dengan kemampuan eksekutif."Kami sebagai fraksi tersbesar tentu memihak rakyat, namun juga mendorong pemerintahan ke depan semakin baik," tandas Sudarno.
( Komper Wardopo /CN26/http://suaramerdeka.com)
Kebumen. Sejak pertama kali ditemukan tahun 2003 kasus HIV/AIDS di Kebumen hingga saat ini mencapai 66 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 orang dengan HIV/AIDS atau 46,9 % telah meninggal dunia.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen menyebutkan, laju perkembangan HIV/AIDS dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2009 ditemukan sebanyak 22 kasus dan dua kasus di antaranya meninggal dunia. Sedangkan tahun 2010 hingga 30 November terdapat 27 kasus dengan meninggal sebanyak 7 orang.
Kasus HIV/AIDS di Kebumen tersebar di 19 dari 26 kecamatan atau 73%. Bahkan kasus HIV/AIDS pada anak mencapai enam kasus (9,09 %) dengan tiga kasus di antaranya meninggal dunia.
Kepala Dinas Kesehatan dr H Dwi Budi Satrio MKes melalui Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit pada Bidang Pengendalain Masalah Kesehatan (PMK) Tri Anggorowati SKM mengatakan, berbagai langkah telah diambil untuk mencegah penyakit HIV/AIDS di Kebumen. Antara lain dengan mengadakan promosi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
Adapun sasaran pencegahan yakni masyarakat umum, generasi muda, kelompok risiko tinggi lain. Sedangkan untuk yang sudah terkena penyakit HIV/AIDS, Dinkes Kebumen dengan memperlakuakan secara khusus dengan merawat dan mengobati serta pendampingan.
"Yang lebih penting dalam penanganan kasus HIV/AIDS bukan menjauhi pengidapnya melainkan menjauhi penyakitnya," ujar Tri Anggorowati kepada Suara Merdeka CyberNews, Rabu (1/12).
Dia menambahkan, dampak epidemi AIDS pada pembangunan sumber daya manusia akan mengkibatkan angka kematian usia produktif, ibu bayi dan anak dan harapan hidup menurun. Sedangkan untuk dampak sosial salah satunya berdampak keluarga berantakan.
Lebih lanjut, hari HIV/AIDS se-Dunia diperingati setiap 1 Desember. Peringatan tahun 2010 ini mengangkat tema "Akses Universal dan Hak azasi manusia." Adapun sub temanya ialah Peningkatan hak dan akses pendidikan untuk semua guna menekan laju epidemic HIV di Indonesia menuju tercapainya tujuan pembangunan MDGs.
( Supriyanto /CN13 )
Kutip:http://suaramerdeka.com
KEBUMEN – Tidak betah hanya digaji dalam kisaran Rp100 ribu hingga Rp200 ribu perbulan, bahkan ada diantara mereka yang tidak menerima gaji sama sekali, sekitar 10.000 guru swasta di Kebumen mulai "teriak". Para "pahlawan tanpa tanda jasa" itu merasakan ketidakadilan, lantaran beban kerja mereka sebenarnya sama dengan beban kerja para guru di sekolah negeri. Mereka menuntut gaji menimal setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Kebumen sebesar 700 ribu.
Forum Guru Swasta (Forgusta) Kabupaten Kebumen dalam waktu dekat akan berdialog dengan dinas-dinas instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Departemen Agama, dan DPRD Kabupaten Kebumen. Sebelumnya, aspirasi serupa sudah disampaikan pada anggota DPRD periode 2004-2009 lalu, namun hingga kini belum ada tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Ketua Forgusta Kabupaten Kebumen, Khotimul Hasan SPdi mengatakan, tingkat kesejahteraan para guru di sekolah swasta masih jauh dari harapan. “Saat ini gaji para guru swasta hanya berkisar 100-200 ribu. Bahkan sebagian diantaranya harus rela tidak menerima gaji demi biaya operasional sekolah,” katanya, kemarin.
Dijelaskan, para guru swasta itu mengajar di berbagai tingkat satuan pendidikan. Untuk memperjuangkan nasibnya, mereka membuat sejumlah wadah Paguyuban guru Abdi Negara (PAGAR), Forgusta (Forum Guru Swasta Kebumen, dan Gerakan Guru Nusantara (GGN). "Tujuan pembentukan berbagai wadah guru tersebut, meminta pemerintah daerah Kabupaten Kebumen memperhatikan nasib para guru swasta," terangnya.
Ditegaskan, para guru swasta meminta menyetarakan gaji guru swasta dengan UMR Kabupaten Kebumen sebesar 700 ribu. Ditambahkan, selama ini belum ada produk kebijakan, baik nasional maupun tingkat daerah yang mengatur tentang nasib guru swasta. Karenanya, dia berharap agar Pemerintah Kabupaten Kebumen membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur standar gaji bagi para guru swasta di Kebumen.
Terkait dengan masalah ini, Ketua Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Islam (YAKPI) Kebumen, Imam Sibaweh mengatakan harus ada tindak lanjut untuk mendorong pembentukan payung hukum bagi guru swasta di Kebumen. Hal ini penting, lanjutnya, lantaran terkait dengan masalah mutu pendidikan di Kebumen. Jika motivasi mengajar para guru rendah lantaran gaji rendah, maka kualitas akademik anak didik juga akan merosot. (cah/sam/jpnn/http://www.jpnn.com)
Forum Guru Swasta (Forgusta) Kabupaten Kebumen dalam waktu dekat akan berdialog dengan dinas-dinas instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Departemen Agama, dan DPRD Kabupaten Kebumen. Sebelumnya, aspirasi serupa sudah disampaikan pada anggota DPRD periode 2004-2009 lalu, namun hingga kini belum ada tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Ketua Forgusta Kabupaten Kebumen, Khotimul Hasan SPdi mengatakan, tingkat kesejahteraan para guru di sekolah swasta masih jauh dari harapan. “Saat ini gaji para guru swasta hanya berkisar 100-200 ribu. Bahkan sebagian diantaranya harus rela tidak menerima gaji demi biaya operasional sekolah,” katanya, kemarin.
Dijelaskan, para guru swasta itu mengajar di berbagai tingkat satuan pendidikan. Untuk memperjuangkan nasibnya, mereka membuat sejumlah wadah Paguyuban guru Abdi Negara (PAGAR), Forgusta (Forum Guru Swasta Kebumen, dan Gerakan Guru Nusantara (GGN). "Tujuan pembentukan berbagai wadah guru tersebut, meminta pemerintah daerah Kabupaten Kebumen memperhatikan nasib para guru swasta," terangnya.
Ditegaskan, para guru swasta meminta menyetarakan gaji guru swasta dengan UMR Kabupaten Kebumen sebesar 700 ribu. Ditambahkan, selama ini belum ada produk kebijakan, baik nasional maupun tingkat daerah yang mengatur tentang nasib guru swasta. Karenanya, dia berharap agar Pemerintah Kabupaten Kebumen membuat peraturan daerah (Perda) yang mengatur standar gaji bagi para guru swasta di Kebumen.
Terkait dengan masalah ini, Ketua Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Islam (YAKPI) Kebumen, Imam Sibaweh mengatakan harus ada tindak lanjut untuk mendorong pembentukan payung hukum bagi guru swasta di Kebumen. Hal ini penting, lanjutnya, lantaran terkait dengan masalah mutu pendidikan di Kebumen. Jika motivasi mengajar para guru rendah lantaran gaji rendah, maka kualitas akademik anak didik juga akan merosot. (cah/sam/jpnn/http://www.jpnn.com)
KEBUMEN -- Masih ada empat kecamatan di Kabupaten Kebumen yang masuk kategori prioritas 3 atau daerah yang dinyatakan rawan pangan. Yakni Kecamatan Sadang, Padureso, Pejagoan dan Karangsambung. Data tersebut merupakan hasil pemetaan ketahanan dan kerentanan pangan selama tahun 2009. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kebumen Ir Gunadi menjelaskan, untuk mengetahui akar masalah mengapa terjadi rawan pangan, pihaknya segera melakukan penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan ini dilakukan hingga ke tingkat desa di seluruh wilayah Kebumen.
“Peta ini memiliki peranan vital. Sebab, tidak saja menjadi alat bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pangan tapi juga menjadi pedoman dalam perumusan kegiatan perencanaan pembangunan. Termasuk dasar perencanaan pembangunan terkait dengan pemerataan dan prioritas pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakatnya,” ungkap Gunadi pada acara pelatihan pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan di Gedung PKK Kebumen.
Meski ada empat kecamatan yang masuk kategori rawan pangan, Gunadi menyebutkan, secara umum Kabupaten Kebumen masuk kategori 6 atau kategori aman. Menurut dia, adanya 4 kecamatan yang masih dikategorikan rawan pangan, tentunya memerlukan upaya penanganan yang lebih serius agar diketahui akar masalah yang melatarbelakangi suatu daerah dikategorikan rentan pangan. Langkah awal yakni dengan pemetaan tersebut.
Dia menjelaskan, penentuan status ketahanan dan kerentanan pangan merujuk pada 9 dari 13 indikator yang ditetapkan. Selain ketersediaan dan akses pangan faktor lain yang menjadi bahan penilaian adalah pemanfaatan pangan dan transien. Indikator itulah yang menjadi dasar penyusunan peta ketahanan dan kerawanan pangan. Dari beberapa indikator tersebut akan diketahui daerah rawan pangan mana saja yang perlu penanganan lebih serius termasuk penyebab dan upaya penyelesaiannya.
"Setelah peta tersusun upaya penanganan masalah pangan akan lebih fokus pada pemberdayaan sumber daya yang ada untuk menurunkan kerawanan pangan," terangnya. sedang bagi daerah yang aman pangan, akan tetap dipertahankan dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan. (has/sam/jpnn/http://www.jpnn.com)
“Peta ini memiliki peranan vital. Sebab, tidak saja menjadi alat bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pangan tapi juga menjadi pedoman dalam perumusan kegiatan perencanaan pembangunan. Termasuk dasar perencanaan pembangunan terkait dengan pemerataan dan prioritas pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakatnya,” ungkap Gunadi pada acara pelatihan pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan di Gedung PKK Kebumen.
Meski ada empat kecamatan yang masuk kategori rawan pangan, Gunadi menyebutkan, secara umum Kabupaten Kebumen masuk kategori 6 atau kategori aman. Menurut dia, adanya 4 kecamatan yang masih dikategorikan rawan pangan, tentunya memerlukan upaya penanganan yang lebih serius agar diketahui akar masalah yang melatarbelakangi suatu daerah dikategorikan rentan pangan. Langkah awal yakni dengan pemetaan tersebut.
Dia menjelaskan, penentuan status ketahanan dan kerentanan pangan merujuk pada 9 dari 13 indikator yang ditetapkan. Selain ketersediaan dan akses pangan faktor lain yang menjadi bahan penilaian adalah pemanfaatan pangan dan transien. Indikator itulah yang menjadi dasar penyusunan peta ketahanan dan kerawanan pangan. Dari beberapa indikator tersebut akan diketahui daerah rawan pangan mana saja yang perlu penanganan lebih serius termasuk penyebab dan upaya penyelesaiannya.
"Setelah peta tersusun upaya penanganan masalah pangan akan lebih fokus pada pemberdayaan sumber daya yang ada untuk menurunkan kerawanan pangan," terangnya. sedang bagi daerah yang aman pangan, akan tetap dipertahankan dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan. (has/sam/jpnn/http://www.jpnn.com)
Hingga kini harga beras dan cabe di pasaran terus naik. Paling tidak terdeteksi di Kota Magelang dan Kebumen. Sebagian warga telah berharap agar pemerintah melakukan operasi pasar (OP) beras. Dikhawatirkan rakyat miskin makin tak mampu membeli beras. ”Harga beras terus naik. Semula IR 64 yang per kilogram Rp 5.500 kini di kisaran Rp 6.000 sampai Rp 6.500,” ujar seorang warga, Mutmainnah saat ditemui di Pasar Penampungan Kota Magelang, kemarin.
Menurutnya, kenaikan beras ini menambah daftar penderitaan warga. Selain listrik naik per Juli nanti, harga elpiji di pasaran sudah naik duluan. Begitu pula dinyatakan Sadiyah, warga lain, yang merasa harga beras sekarang seperti tak terkendali.
Berdasarkan penelusuran Wawasan, harga beras di Pasar Penampungan Kota Magelang mengalami kenaikan antara Rp 300 - Rp 400 per kg. Seperti beras mentik wangi dijual Rp 8.000 - Rp 8.500, rojolele Rp 8.500 - Rp 8.700.
Sedangkan untuk harga beras medium, seperti IR 64 juga di kisaran Rp 5.600/kg, dan kenaikan belum belum mencapai Rp 500/kg. ”Kenaikan harga beras kemungkinan terus terjadi, sebab pedagang beras skala besar mulai menahan penjualan beras,” ujar Marfuah, pedagang beras di pasar tersebut.
Cabe
Sementara itu harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional di Kebumen mengalami kenaikan cukup tajam dalam beberapa pekan terakhir ini. Harga cabe merah besar dan keriting yang semula Rp 21.000/kg naik menjadi Rp 25.000/kg.
Begitu pula wortel dari Rp 4.000 menjadi Rp 5.000 per kg, bawang putih dari Rp 18.000 jadi Rp 20.000 per kg. Sebaliknya untuk tomat menurun dari Rp 9.000 menjadi Rp 7.500 per kg.
Salah satu pedagang sayuran di Pasar Temenggungan Kebumen, Watini (46) mengatakan, kenaikan harga sejumlah sayuran disebabkan karena pasokan dari sejumlah pedagang berkurang. Sedangkan permintaan di pasaran tetap stabil. Bahkan ada kecenderungan permintaan meningkat.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Kebumen, Azam Fatoni melalui Kabid Kabid Perdaganan dan Pasar, Sutji Rahayu BSc membenarkan kalau sejumlah harga komoditas sayuran di pasaran tradisional Kebumen mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir ini. Ali/Kt6-Ct/www.wawasandigital.com
Menurutnya, kenaikan beras ini menambah daftar penderitaan warga. Selain listrik naik per Juli nanti, harga elpiji di pasaran sudah naik duluan. Begitu pula dinyatakan Sadiyah, warga lain, yang merasa harga beras sekarang seperti tak terkendali.
Berdasarkan penelusuran Wawasan, harga beras di Pasar Penampungan Kota Magelang mengalami kenaikan antara Rp 300 - Rp 400 per kg. Seperti beras mentik wangi dijual Rp 8.000 - Rp 8.500, rojolele Rp 8.500 - Rp 8.700.
Sedangkan untuk harga beras medium, seperti IR 64 juga di kisaran Rp 5.600/kg, dan kenaikan belum belum mencapai Rp 500/kg. ”Kenaikan harga beras kemungkinan terus terjadi, sebab pedagang beras skala besar mulai menahan penjualan beras,” ujar Marfuah, pedagang beras di pasar tersebut.
Cabe
Sementara itu harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional di Kebumen mengalami kenaikan cukup tajam dalam beberapa pekan terakhir ini. Harga cabe merah besar dan keriting yang semula Rp 21.000/kg naik menjadi Rp 25.000/kg.
Begitu pula wortel dari Rp 4.000 menjadi Rp 5.000 per kg, bawang putih dari Rp 18.000 jadi Rp 20.000 per kg. Sebaliknya untuk tomat menurun dari Rp 9.000 menjadi Rp 7.500 per kg.
Salah satu pedagang sayuran di Pasar Temenggungan Kebumen, Watini (46) mengatakan, kenaikan harga sejumlah sayuran disebabkan karena pasokan dari sejumlah pedagang berkurang. Sedangkan permintaan di pasaran tetap stabil. Bahkan ada kecenderungan permintaan meningkat.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Kebumen, Azam Fatoni melalui Kabid Kabid Perdaganan dan Pasar, Sutji Rahayu BSc membenarkan kalau sejumlah harga komoditas sayuran di pasaran tradisional Kebumen mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir ini. Ali/Kt6-Ct/www.wawasandigital.com
KEBUMEN - Angka Kematian Bayi (AKB) di Kebumen selama tiga tahun ini mengalami peningkatkan. Pada tahun 2007, jumlah bayi lahir meninggal sebanyak 71 orang. Pada tahun 2008, meningkat menjadi 123 orang dan pada tahun 2009 bertambah menjadi 205 orang. Sedangkan dari bulan Januari hingga Mei 2010 mencapai 95 bayi. Ada pun Angka Kematian Ibu (AKI) juga cenderung naik. Pada tahun 2007 tercatat sebanyak sembilan ibu. Pada tahun 2008 bertambah menjadi 19 ibu dan tahun 2009 menurun menjadi 15 ibu. Sedangkan bulan Mei 2010 telah tercatat sebanyak 6 ibu meninggal saat melahirkan.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Ir Pudji Rahayu mengatakan tingginya angka kematian bayi ini karena oleh faktor ekonomi dan kesehatan. Warga masih banyak yang mempercayakan persalinan kepada dukun bayi daripada bidan atau dokter kandungan. "Ibu yang sedang mengandung kurang memperhatikan asupan gizi," kata Pudji Rahayu saat jumpa pers di Gedung Presscenter, Jumat (23/7).
Sangat ampuh
Dia menjelaskan, untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu, pemkab tengah menggalakkan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat ternyata sangat ampuh untuk menekan AKI dan AKB seminimal mungkin. Termasuk di dalam programnya adalah hak reproduksi perempuan dan hak hidup anak.
"Dengan adanya GSI manfaatnya telah dirasakan oleh banyak masyarakat, terutama kaum ibu. Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan status gizi ibu dan anak. Juga tak kalah pentingnya meningkatkan pengetahuan ibu mengenai kehamilan hingga KB, juga memantapkan kesadaran dan kepedulian masyarakat," jelasnya.
Ia menambahkan, masalah yang dihadapi perempuan terkait hak dan kesehatan reproduksinya adalah masalah pekerjaan rumah yang menumpuk. Hamil, melahirkan, dan nifas adalah mata rantai kehidupan perempuan yang apabila tidak disikapi dengan hati-hati akan berakibat fatal bagi kelangsungan perempuan dan bayi yang dikandungnya.
"Untuk menekan angka kematian ibu karena hamil, nifas, dan melahirkan. GSI diharapkan dapat memberikan hasil maksimal bagi masyarakat," ujarnya. Guna mendukung gerakan itu, kata dia, dilaksanakan berbagai kegiatan. Selain sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak, untuk penurunan AKI dan AKB dilakukan pula pendataan ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui.
Kegiatan tersebut masih didukung pula dengan program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi berupa stiker tercantum nama ibu hamil, perkiraan melahirkan, rencana pertolongan persalinan, tempat persalinan dan transportasi.
"Dalam program ini, pemkab akan berperan tidak saja menggalakkan program GSI melalui satker dan dinas teknis. Namun akan dilakukan pula revitalisasi hingga tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan," katanya. Kt.6-ad
Sumber : http://www.wawasandigital.com
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Ir Pudji Rahayu mengatakan tingginya angka kematian bayi ini karena oleh faktor ekonomi dan kesehatan. Warga masih banyak yang mempercayakan persalinan kepada dukun bayi daripada bidan atau dokter kandungan. "Ibu yang sedang mengandung kurang memperhatikan asupan gizi," kata Pudji Rahayu saat jumpa pers di Gedung Presscenter, Jumat (23/7).
Sangat ampuh
Dia menjelaskan, untuk menekan angka kematian bayi dan angka kematian ibu, pemkab tengah menggalakkan Gerakan Sayang Ibu (GSI). Dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat ternyata sangat ampuh untuk menekan AKI dan AKB seminimal mungkin. Termasuk di dalam programnya adalah hak reproduksi perempuan dan hak hidup anak.
"Dengan adanya GSI manfaatnya telah dirasakan oleh banyak masyarakat, terutama kaum ibu. Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan status gizi ibu dan anak. Juga tak kalah pentingnya meningkatkan pengetahuan ibu mengenai kehamilan hingga KB, juga memantapkan kesadaran dan kepedulian masyarakat," jelasnya.
Ia menambahkan, masalah yang dihadapi perempuan terkait hak dan kesehatan reproduksinya adalah masalah pekerjaan rumah yang menumpuk. Hamil, melahirkan, dan nifas adalah mata rantai kehidupan perempuan yang apabila tidak disikapi dengan hati-hati akan berakibat fatal bagi kelangsungan perempuan dan bayi yang dikandungnya.
"Untuk menekan angka kematian ibu karena hamil, nifas, dan melahirkan. GSI diharapkan dapat memberikan hasil maksimal bagi masyarakat," ujarnya. Guna mendukung gerakan itu, kata dia, dilaksanakan berbagai kegiatan. Selain sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak, untuk penurunan AKI dan AKB dilakukan pula pendataan ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui.
Kegiatan tersebut masih didukung pula dengan program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi berupa stiker tercantum nama ibu hamil, perkiraan melahirkan, rencana pertolongan persalinan, tempat persalinan dan transportasi.
"Dalam program ini, pemkab akan berperan tidak saja menggalakkan program GSI melalui satker dan dinas teknis. Namun akan dilakukan pula revitalisasi hingga tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan," katanya. Kt.6-ad
Sumber : http://www.wawasandigital.com
KEBUMEN - Sebanyak 22.500 siswa kelas I Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) di seluruh Kabupaten Kebumen, mendapat imunisasi campak. Imunisasi ini diberikan dalam rangkaian Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tahun 2010, yang diselenggarakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kebumen, sejak tanggal 19 Juli hingga 30 Juli 2010 mendatang.
Kepala Dinkes Kabupaten Kebumen, dr HA Dwi Budi Satrio, mengatakan, program BIAS merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap tahun, terutama tahun ajaran baru, dengan sasaran siswa SD kelas I - III. "Jumlah total mencapai 40 ribu yang berasal dari 928 sekolah SD, MI, dan SDLB, baik negeri maupun swasta," kata Bui Satrio, Minggu (25/7).
Menurutnya, pemberian imunisasi campak ini paling efektif untuk mencegah serangan penyakit campak pada anak-anak. Siswa yang mendapat imunisasi campak akan mengalami kekebalan aktif, sehingga dapat terhindar dari penyakit tersebut. "Tapi kalau ada anak tidak dapat imunisasi campak, bisa terkena penyakit yang cukup berbahaya ini," katanya.
Setelah pelaksanaan imunisasi campak, kata dia, pada akhir Oktober hingga awal November mendatang, akan dilakukan kembali imunisasi difteri toksoid (DT) dan tetanus toksoid (TT). "Untuk kelas I diberikan imunisasi DT, sedangkan kelas II dan III diberikan TT. Dua imunisasi ini, salah satu upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian anak akibat penyakit difteri dan tetanus," ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen, Dian Lestari, ketika dimintai tanggapannya mengenai pelaksaan BIAS di Kabupaten Kebumen, menyatakan, mendukung kegiatan tersebut. Pihaknya bersama dengan anggota Komisi B juga akan memantau pelaksaan BIAS di Kebumen. Selain itu, pihaknya juga memantau makanan dan jajanan anak sekolah (MJAS) yang dijual para pedagang di sekitar sekolah.
"Kami telah meminta anggota dewan lainnya untuk selaku memantau kegiatan tersebut. Terutama jajan sekolah yang banyak membuat anak sekolah keracunan dan makanannya tidak memenuhi standar kesehatan," tegasnya. Kt.6-die
Sumber : http://www.wawasandigital.com
Kepala Dinkes Kabupaten Kebumen, dr HA Dwi Budi Satrio, mengatakan, program BIAS merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap tahun, terutama tahun ajaran baru, dengan sasaran siswa SD kelas I - III. "Jumlah total mencapai 40 ribu yang berasal dari 928 sekolah SD, MI, dan SDLB, baik negeri maupun swasta," kata Bui Satrio, Minggu (25/7).
Menurutnya, pemberian imunisasi campak ini paling efektif untuk mencegah serangan penyakit campak pada anak-anak. Siswa yang mendapat imunisasi campak akan mengalami kekebalan aktif, sehingga dapat terhindar dari penyakit tersebut. "Tapi kalau ada anak tidak dapat imunisasi campak, bisa terkena penyakit yang cukup berbahaya ini," katanya.
Setelah pelaksanaan imunisasi campak, kata dia, pada akhir Oktober hingga awal November mendatang, akan dilakukan kembali imunisasi difteri toksoid (DT) dan tetanus toksoid (TT). "Untuk kelas I diberikan imunisasi DT, sedangkan kelas II dan III diberikan TT. Dua imunisasi ini, salah satu upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian anak akibat penyakit difteri dan tetanus," ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen, Dian Lestari, ketika dimintai tanggapannya mengenai pelaksaan BIAS di Kabupaten Kebumen, menyatakan, mendukung kegiatan tersebut. Pihaknya bersama dengan anggota Komisi B juga akan memantau pelaksaan BIAS di Kebumen. Selain itu, pihaknya juga memantau makanan dan jajanan anak sekolah (MJAS) yang dijual para pedagang di sekitar sekolah.
"Kami telah meminta anggota dewan lainnya untuk selaku memantau kegiatan tersebut. Terutama jajan sekolah yang banyak membuat anak sekolah keracunan dan makanannya tidak memenuhi standar kesehatan," tegasnya. Kt.6-die
Sumber : http://www.wawasandigital.com
KEBUMEN - Dampak cuaca anomali yang berupa curah hujan masih turun mulai dirasakan oleh para petani tembakau di wilayah Kecamatan Karanggayam, Kebumen. Akibat cuaca anomali, tanaman tembakau sampai rusak. Bahkan bibit tanaman tembakau varietas kemloko bantuan dari pemerintah sampai mati. Kepala Desa Clapar, Sukirno mengatakan, akibat cuaca yang tidak menentu membuat petani tembakau di Karanggayam banyak yang mengurungkan niatnya menanam tembakau. Kalau pun ada yang menanam itu pun untung-untungan.
Jika cuaca normal dan tanah tidak lembab maka hasil akan baik. Namun kalau cuacanya kurang mendukung maka bukan untung yang didapat, namun malah akan rugi. "Cuaca sekarang sulit diprediksi. Kalau biasanya, mulai bulan Mei petani mulai tanam tembakau karena sudah memasuki musim kemarau. Tetapi kenyataannya, masih sering turun hujan deras," kata Sukirno, Jumat (23/7).
Akibat cuaca buruk, katanya, banyak petani yang terpaksa harus melakukan penanaman ulang garagara tanaman tembakau mereka rusak terkena hujan. Bahkan ada yang terpaksa harus melakuan tanam ulang sebanyak empat kali. "Padahal, untuk sekali tanam dibutuhkan modal cukup besar. Rata-rata Rp 250 ribu. Biaya tersebut untuk pembelian bibit tembakau yang rusak, upah tenaga kerja penanaman dan pupuk," katanya.
Turun 30 persen
Sukirno memprediksi dampak dari anomali cuaca tersebut mengakibatkan luas lahan tanaman tembakau di Kecamatan Karanggayam turun sekitar 30 %. Jika sebelumnya ada sekitar 900 ha areal pertanian tembakau, kini hanya ada sekitar 550 ha areal sawah yang ditanami tembakau.
"Karena cuaca tidak menentu, para petani memilih menanam palawija. Disamping tidak resiko, agar lahan tidak kosong," ujarnya. Mengenai bibit tembakau bantuan pemerintah, Sukirno mengatakan kalau banyak yang mati. Dari 20 ribu batang, hanya sekitar 5-10 persen saja yang bisa bertahan hidup. Sebagai penggantinya petani menyulami dengan bibit tembakau lokal.
"Daripada tidak ada hasilnya sama sekali, bibit tembakau yang mati disulai bibit tembakau lokal," ujar Kirno, yang juga Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kebumen ini. Kabid Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir Sus Agus Sutirta ketika dikonfirmasi membenarkan kalau sebagian bantuan bibit tembakau dari pemerintah mati. Hal ini karena cuaca yang tidak menentu.
"Yang seharusnya, bulai Mei mulai kemarau namun masih aja turun hujan. Akibatnya bibit tembakau yang terlanjur ditanamnya pada mati," kata Agus. Ia mengatakan, pemberian bantuan bibit tembakau kemloko adalah salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian tembakau.
Sebab, tembakau varietas super ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian tembakau. "Jika menggunakan bibit tembakau lokal, dalam 1 hektar lahan tembakau hanya dapat menghasilkan sekitar 490 kilogram tembakau rajang kering dengan nilai jual ratarata Rp 29 ribu/kg. Kalau tembakau kemloko bisa menghasilkan 700 kg rembakau rajang kering. Nilai jualnya pun jauh lebih tinggi. Paling rendah, harganya Rp 35 ribu/kg," katanya. Kt.6-ad
Sumber :http://www.wawasandigital.com
Jika cuaca normal dan tanah tidak lembab maka hasil akan baik. Namun kalau cuacanya kurang mendukung maka bukan untung yang didapat, namun malah akan rugi. "Cuaca sekarang sulit diprediksi. Kalau biasanya, mulai bulan Mei petani mulai tanam tembakau karena sudah memasuki musim kemarau. Tetapi kenyataannya, masih sering turun hujan deras," kata Sukirno, Jumat (23/7).
Akibat cuaca buruk, katanya, banyak petani yang terpaksa harus melakukan penanaman ulang garagara tanaman tembakau mereka rusak terkena hujan. Bahkan ada yang terpaksa harus melakuan tanam ulang sebanyak empat kali. "Padahal, untuk sekali tanam dibutuhkan modal cukup besar. Rata-rata Rp 250 ribu. Biaya tersebut untuk pembelian bibit tembakau yang rusak, upah tenaga kerja penanaman dan pupuk," katanya.
Turun 30 persen
Sukirno memprediksi dampak dari anomali cuaca tersebut mengakibatkan luas lahan tanaman tembakau di Kecamatan Karanggayam turun sekitar 30 %. Jika sebelumnya ada sekitar 900 ha areal pertanian tembakau, kini hanya ada sekitar 550 ha areal sawah yang ditanami tembakau.
"Karena cuaca tidak menentu, para petani memilih menanam palawija. Disamping tidak resiko, agar lahan tidak kosong," ujarnya. Mengenai bibit tembakau bantuan pemerintah, Sukirno mengatakan kalau banyak yang mati. Dari 20 ribu batang, hanya sekitar 5-10 persen saja yang bisa bertahan hidup. Sebagai penggantinya petani menyulami dengan bibit tembakau lokal.
"Daripada tidak ada hasilnya sama sekali, bibit tembakau yang mati disulai bibit tembakau lokal," ujar Kirno, yang juga Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kebumen ini. Kabid Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Ir Sus Agus Sutirta ketika dikonfirmasi membenarkan kalau sebagian bantuan bibit tembakau dari pemerintah mati. Hal ini karena cuaca yang tidak menentu.
"Yang seharusnya, bulai Mei mulai kemarau namun masih aja turun hujan. Akibatnya bibit tembakau yang terlanjur ditanamnya pada mati," kata Agus. Ia mengatakan, pemberian bantuan bibit tembakau kemloko adalah salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian tembakau.
Sebab, tembakau varietas super ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian tembakau. "Jika menggunakan bibit tembakau lokal, dalam 1 hektar lahan tembakau hanya dapat menghasilkan sekitar 490 kilogram tembakau rajang kering dengan nilai jual ratarata Rp 29 ribu/kg. Kalau tembakau kemloko bisa menghasilkan 700 kg rembakau rajang kering. Nilai jualnya pun jauh lebih tinggi. Paling rendah, harganya Rp 35 ribu/kg," katanya. Kt.6-ad
Sumber :http://www.wawasandigital.com
