“Perlu pendekatan pelayanan di kecamatan sampai di desa sehingga terjangkau oleh masyarakat di pedesaan untuk mencatatkan kelahiran anak-anak mereka,” katanya.
Pada tahun 2010, data sebaran
penduduk usia 0-4 sebesar 75.905 jiwa berada di pedesaan dan hanya 33.746 jiwa
yang mempunyai akta kelahiran atau sebesar 44%. Artinya 79% anak di Kebumen
tinggal di pedesaan dan yang mempunyai akta
kelahiran baru 44%.
kelahiran baru 44%.
Adapun merujuk data Dinas Pendukcapil, per April 2010 terdapat 36,37% anak berusia 0-18 tahun yang belum mempunyai akta kelahiran.
Kurangnya fasilitas kesehatan anak
dan ibu di perdesaan, lebih banyak di
kota apa laghi pegunug anak harus ber jalan 20-50 kilo untuk mendapatkan akses
kesehatan dan media tentang kesehatan.
data
Dinas Inforkomtel Kab. Kebumen,- Sebanyak 86 Kelurahan/Desa di enam kecamatan meliputi : Gombong, Karanganyar, Pejagoan, Kebumen, Kutowinangun, dan Prembun ditetapkan sebagai lokasi kajian Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan.Studi tersebut bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku-perilaku yang memiliki resiko pada kesehatan warga . masih jauh dari jangkoan apa yang warga inginkan, hanya baru ada 7 PRI . di kecamatan lain masih berjalan untuk kesehatan,
Dinas Inforkomtel Kab. Kebumen,- Sebanyak 86 Kelurahan/Desa di enam kecamatan meliputi : Gombong, Karanganyar, Pejagoan, Kebumen, Kutowinangun, dan Prembun ditetapkan sebagai lokasi kajian Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan.Studi tersebut bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku-perilaku yang memiliki resiko pada kesehatan warga . masih jauh dari jangkoan apa yang warga inginkan, hanya baru ada 7 PRI . di kecamatan lain masih berjalan untuk kesehatan,
Dalam sosialisasi Program Nasional
Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan/Permukiman (PPSP) Kabupaten Kebumen
yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati disampaikan Program nasional ini
dilatarbelakangi belum optimalnya layanan dan buruknya kondisi sanitasi di
daerah melingkupi sampah rumah tangga, air limbah domestik, serta drainase
lingkungan, telah menurunkan kualitas lingkungan hidup, tercemarnya sumber air
bersih yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari, sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas kesehatan.
Dalam rangka menjamin
terselenggaranya pelayanan sanitasi yang berkelanjutan, yang melibatkan berbagai
sektor dan instansi terkait di Kabupaten Kebumen serta untuk efektif dan
efisien penggunaan berbagai sumber pendanaan maka perlu dilakukan sinkronisasi
dan koordinasi pembangunan sanitasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi. Untuk mencapai target pembangunan sanitasi sesuai
dengan tujuan MDGs tahun 2015 perlu adanya sinergi perencanaan diantara SKPD
dan keterlibatan berbagai pihak termasuk meningkatkan peran serta masyarakat,
swasta dan media.
Program PPSP dimaksudkan untuk mengarusutamakan
pembangunan sanitasi dalam pembangunan di daerah, sehingga sanitasi dapat
menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerah sehingga diharapkan dapat
mewujudkan kondisi sanitasi yang baik di Indonesia, yang dapat diakses oleh
masyarakat dengan komponen teknis yang lengkap, dapat beroperasi secara
berkelanjutan, dan tidak menimbulkan dampak sampingan bagi lingkungan dan
kesehatan .
Rangkaian kegiatan PPSP yang
dilaksanakan di Kabupaten Kebumen adalah penyusunan EHRA (Enviromental Hetalth
Risk Assesment = Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan) di 86 Desa/Kelurahan ,
6 Kecamatan (Gombong, Karanganyar, Pejagoan, Kebumen, Kutowinangun dan Prembun)
, Penyusunan White Book Sanitation (Buku Putih Sanitasi) dan Penyusunan
Strategi Sanitasi Kota (SSK) termasuk menyusun studi tentang peran media massa
dalam sanitasi, studi pelayanan sanitasi dan studi pemberdayaan masyarakat,
kemiskinan dan gender dalam sanitasi.
Sosialisasi yang diselenggarakan
oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Kebumen/Bappeda Kebumen dibuka oleh Bupati
Kebumen .Sosialisasi menghadirkan nara sumber dari Tim Teknis Sanitasi Pusat,
Pokja AMPL Jawa Tengah dan Bappeda Kebumen dengan mengundang para pemangku
kepentingan Sanitasi termasuk swasta, perbankan, sekolah dan 86 Kelurahan/Desa
lokasi EHRA (Enviromental Health Risk Assesment/Kajian Resiko Kesehatan
Lingkungan).
“Perlu pendekatan pelayanan di kecamatan sampai di desa sehingga terjangkau oleh masyarakat di pedesaan untuk mencatatkan kelahiran anak-anak mereka,” katanya.
“Perlu pendekatan pelayanan di kecamatan sampai di desa sehingga terjangkau oleh masyarakat di pedesaan untuk mencatatkan kelahiran anak-anak mereka,” katanya.
Pada tahun 2010, data sebaran
penduduk usia 0-4 sebesar 75.905 jiwa berada di pedesaan dan hanya 33.746 jiwa
yang mempunyai akta kelahiran atau sebesar 44%. Artinya 79% anak di Kebumen
tinggal di pedesaan dan yang mempunyai akta
kelahiran baru 44%.
kelahiran baru 44%.
Adapun merujuk data Dinas Pendukcapil,
per April 2010 terdapat 36,37% anak berusia 0-18 tahun yang belum mempunyai
akta kelahiran.
Kurangnya fasilitas kesehatan anak
dan ibu di perdesaan, lebih banyak di kota apa laghi pegunug anak harus ber
jalan 20-50 kilo untuk mendapatkan akses kesehatan dan media tentang kesehatan.
data
Dinas Inforkomtel Kab. Kebumen,- Sebanyak 86 Kelurahan/Desa di enam kecamatan meliputi : Gombong, Karanganyar, Pejagoan, Kebumen, Kutowinangun, dan Prembun ditetapkan sebagai lokasi kajian Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan.Studi tersebut bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku-perilaku yang memiliki resiko pada kesehatan warga . masih jauh dari jangkoan apa yang warga inginkan, hanya baru ada 7 PRI . di kecamatan lain masih berjalan untuk kesehatan,
Dinas Inforkomtel Kab. Kebumen,- Sebanyak 86 Kelurahan/Desa di enam kecamatan meliputi : Gombong, Karanganyar, Pejagoan, Kebumen, Kutowinangun, dan Prembun ditetapkan sebagai lokasi kajian Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan.Studi tersebut bertujuan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku-perilaku yang memiliki resiko pada kesehatan warga . masih jauh dari jangkoan apa yang warga inginkan, hanya baru ada 7 PRI . di kecamatan lain masih berjalan untuk kesehatan,
Dalam sosialisasi Program Nasional
Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan/Permukiman (PPSP) Kabupaten Kebumen
yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati disampaikan Program nasional ini
dilatarbelakangi belum optimalnya layanan dan buruknya kondisi sanitasi di
daerah melingkupi sampah rumah tangga, air limbah domestik, serta drainase
lingkungan, telah menurunkan kualitas lingkungan hidup, tercemarnya sumber air
bersih yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas kesehatan.
Dalam rangka menjamin
terselenggaranya pelayanan sanitasi yang berkelanjutan, yang melibatkan
berbagai sektor dan instansi terkait di Kabupaten Kebumen serta untuk efektif
dan efisien penggunaan berbagai sumber pendanaan maka perlu dilakukan
sinkronisasi dan koordinasi pembangunan sanitasi, baik dalam perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Untuk mencapai target pembangunan
sanitasi sesuai dengan tujuan MDGs tahun 2015 perlu adanya sinergi perencanaan
diantara SKPD dan keterlibatan berbagai pihak termasuk meningkatkan peran serta
masyarakat, swasta dan media.
Program PPSP dimaksudkan untuk
mengarusutamakan pembangunan sanitasi dalam pembangunan di daerah, sehingga
sanitasi dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerah sehingga
diharapkan dapat mewujudkan kondisi sanitasi yang baik di Indonesia, yang dapat
diakses oleh masyarakat dengan komponen teknis yang lengkap, dapat beroperasi
secara berkelanjutan, dan tidak menimbulkan dampak sampingan bagi lingkungan
dan kesehatan .
Rangkaian kegiatan PPSP yang
dilaksanakan di Kabupaten Kebumen adalah penyusunan EHRA (Enviromental Hetalth
Risk Assesment = Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan) di 86 Desa/Kelurahan ,
6 Kecamatan (Gombong, Karanganyar, Pejagoan, Kebumen, Kutowinangun dan Prembun)
, Penyusunan White Book Sanitation (Buku Putih Sanitasi) dan Penyusunan
Strategi Sanitasi Kota (SSK) termasuk menyusun studi tentang peran media massa
dalam sanitasi, studi pelayanan sanitasi dan studi pemberdayaan masyarakat,
kemiskinan dan gender dalam sanitasi
Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Kebumen/Bappeda Kebumen dibuka oleh Bupati Kebumen .Sosialisasi menghadirkan nara sumber dari Tim Teknis Sanitasi Pusat, Pokja AMPL Jawa Tengah dan Bappeda Kebumen dengan mengundang para pemangku kepentingan Sanitasi termasuk swasta, perbankan, sekolah dan 86 Kelurahan/Desa lokasi EHRA (Enviromental Health Risk Assesment/Kajian Resiko Kesehatan Lingkungan).
Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Kebumen/Bappeda Kebumen dibuka oleh Bupati Kebumen .Sosialisasi menghadirkan nara sumber dari Tim Teknis Sanitasi Pusat, Pokja AMPL Jawa Tengah dan Bappeda Kebumen dengan mengundang para pemangku kepentingan Sanitasi termasuk swasta, perbankan, sekolah dan 86 Kelurahan/Desa lokasi EHRA (Enviromental Health Risk Assesment/Kajian Resiko Kesehatan Lingkungan).