Tiga belas tahun lalu, demonstrasi besar-besaran yang digawangi mahasiswa berhasil menumbangkan Presiden Soeharto. Waktu itu ribuan mahasiswa menuntut penegakan supremasi hukum, pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pencabutan dwifungsi TNI/Polri, serta pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Semenjak peristiwa itu Indonesia memasuki era reformasi, menggantikan era Orde Baru.
Hingga kini tuntutan reformasi itu secara de facto maupun de jure telah dilaksanakan pemerintah, meskipun lamban dan terkesan hanya untuk membangun citra presiden terpilih semata. Pemerintah pasca reformasi seringkali menyikapi sebuah persoalan secara reaktif daripada menyelesaikannya secara substantif.
Sistem politik yang demokratis liberal malah memunculkan problem baru, yaitu maraknya praktik politik uang dan politik citra. Hal ini mengakibatkan sistem politik menjadi tidak sehat. Para politisi menjadi semakin transaksional dan sibuk mengumbar janji. Akhirnya politik menjadi semakin ilusif.
Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan korupsi. Tindak kejahatan korupsi saat ini semakin meluas ke tingkat daerah, anggota dewan, dan semakin menggurita dengan adanya mafia pajak dan hukum. Hal ini membuat persoalan korupsi semakin rumit untuk diberantas.
Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya seringkali malah disalahgunakan demi kepentingan politik semata. Di beberapa daerah, pemberian otonomi yang luas malah semakin memunculkan tindak kejahatan korupsi. Buktinya banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
Penegakan supremasi hukum pun mengalami jalan terjal. Hukum saat ini mulai kehilangan nuraninya. Hukum masih memihak kepada kepentingan elit dan orang berkantong tebal. Bahkan tuntutan reformasi untuk menyelesaikan proses hukum Soeharto malah telah dihentikan.
Reformasi ternyata masih belum selesai. Tantangan era ini ternyata tidak semakin mudah. Menyelesaikan reformasi dibutuhkan penataan sistem politik yang lebih substantif. Setelah reformasi politik, maka selanjutnya adalah reformasi birokrasi dengan pembenahan mendasar dan menyeluruh pada sistem dan pelakunya.http://citizennews.suaramerdeka.com/?option=com_content&task=view&id=1415
