Wujud Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

Suara,Muda@Kebumen-Kemitraan merupakan suatu solusi untuk meningkatkan sinergi antar pelaku penyelenggaraan penaatan ruang. Masyarakat sebagai bagian dari stakeholders berperan penting khususnya dalam perencanaan tata ruang dan membantu pemerintah di aspek pengendalian pemanfaatan ruang. Peran penting tersebut haruslah bisa dioptimalkan sehingga implementasi rencana tata ruang benar – benar dapat mencerminkan keterwakilan aspirasi masyarakat dan memberi manfaat bagi masyarakat selaku pengguna ruang.

Demikian penuturan Direktur Bina Program dan Kemitraan Kementerian Pekerjaan Umum Rido Matari Ichwan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Perwujudan Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang di Bandung, Jumat (22/7). Pada kesempatan yang sama Rido juga menuturkan, bentuk kemitraan harus lebih dipertajam lagi sebagai suatu keterkaitan yang seimbang dan sejajar serta saling menguntungkan antara pelaku-pelaku yang terlibat dirasakan akan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat, bukan hanya sekedar objek namun sebagai subjek pengembangan wilayah. Melalui kegiatan FGD ini diharapkan dapat menggali potensi kemitraan masyarakat dan memperoleh masukan dari kelompok peserta FGD mengenai konsep kemitraan yang dapat terjalin antara Pemerintah dan masyarakat. FGD diselenggarakan selama satu hari dengan narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Forum Rukun Warga (RW) Kota Bandung. Diskusi ini dipandu oleh Kepala Sub Direktorat Bina Kemitraan Direktorat Jenderal Penataan Ruang (DJPR) Rezeki Peranginangin. Perwakilan Bappeda Kota Bandung Andry Heru menjelaskan, model kemitraan antar berbagai stakeholder menjadi hal krusial, maka diperlukan konsep win win solution yang optimal agar pemerintah dan masyarakat bisa sejalan karena kemitraan dapat dimulai pada lingkup kawasan yang lebih kecil agar mudah dimonitor.  Peran masyarakat diharapkan sebagai subyek bukan obyek, serta berkelanjutan dan pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Masyarakat dalam komunitas kecil telah berinisiatif untuk turut berperan dalam memberi masukan ketika Musrenbang, menata lingkungan melalui gerakan peduli sampah dan mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini tentunya menjadi potensi untuk membuka akses kemitraan Pemerintah dan masyarakat.  Dedi Rahmat perwakilan Forum RW Kota Bandung mengusulkan perlu adanya pilot project, yang ditindaklanjuti dengan working group dengan Forum RW Kota Bandung. Dalam rangka uji coba konsep kemitraan tersebut sehingga dapat dilakukan pada Penataan Sungai Cikapundung sebagai upaya awal melibatkan masyarakat untuk mengelola kawasannya sendiri. (aps) http://www.penataanruang.net/detail_b.asp?id=1662 Sumber : admintaru_270711