Parwito - detikNews
Jakarta - Melalui kuasa hukum Tim Advokasi Petani Urut Sewu Kebumen (TAPUK), warga Urut Sewu mengirimkan surat kepada Presiden SBY. Mereka meminta agar diperintahkan kepada Panglima TNI dan Pangdam IV Diponegoro Jateng menghentikan latihan militer di Urut Sewu, Kebumen, Jateng, hingga tuntasnya proses hukum sengketa lahan.
“Kami meminta latihan militer agar diberhentikan dahulu. Sebelum permasalahan dengan warga tentang kepemilikan tanah dan proses hukum pidana sipil dan militer selesai, kami kawatir bila latihan tetap dilakukan akan terjadi gejolak kembali,” jelas Ketua TAPUK, Teguh Purnomo, sambil memperlihatkan surat bernomor 01/TAPUK/V/2011 yang akan dikirimkannya, Minggu(7/5/2011).
Menurutnya di dalam surat itu juga ditulis permintaan warga kepada Presiden SBY memerintahkan Panglima TNI mengawal proses hukum kasus penembakan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang berpakaian militer.
“Ada fakta saat polisi memproses hukum masyarakat sipil yang diduga melakukan pengerusakan aset TNI prosesnya sangat cepat. Namun proses hukum terhadap sekelompok orang berpakaian militer, belum jelas perkembangannya,” jelas Teguh.
Teguh menambahkan TAPUK meminta kepada Presiden SBY untuk memerintahkan kepada Panglima TNI beserta jajarannya menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa dengan pemilik lahan di Urut Sewu Kebumen.
“Harusnya TNI memberikan contoh kepada masyarakat, menyelesaikan sengketa lewat jalur perdata dengan cara mengugat masyarakat pemilik lahan di PN Kebumen atas tanah yang diklaim sebagai milik TNI tersebut,” ujar Teguh
Jakarta - Melalui kuasa hukum Tim Advokasi Petani Urut Sewu Kebumen (TAPUK), warga Urut Sewu mengirimkan surat kepada Presiden SBY. Mereka meminta agar diperintahkan kepada Panglima TNI dan Pangdam IV Diponegoro Jateng menghentikan latihan militer di Urut Sewu, Kebumen, Jateng, hingga tuntasnya proses hukum sengketa lahan.
“Kami meminta latihan militer agar diberhentikan dahulu. Sebelum permasalahan dengan warga tentang kepemilikan tanah dan proses hukum pidana sipil dan militer selesai, kami kawatir bila latihan tetap dilakukan akan terjadi gejolak kembali,” jelas Ketua TAPUK, Teguh Purnomo, sambil memperlihatkan surat bernomor 01/TAPUK/V/2011 yang akan dikirimkannya, Minggu(7/5/2011).
Menurutnya di dalam surat itu juga ditulis permintaan warga kepada Presiden SBY memerintahkan Panglima TNI mengawal proses hukum kasus penembakan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang berpakaian militer.
“Ada fakta saat polisi memproses hukum masyarakat sipil yang diduga melakukan pengerusakan aset TNI prosesnya sangat cepat. Namun proses hukum terhadap sekelompok orang berpakaian militer, belum jelas perkembangannya,” jelas Teguh.
Teguh menambahkan TAPUK meminta kepada Presiden SBY untuk memerintahkan kepada Panglima TNI beserta jajarannya menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa dengan pemilik lahan di Urut Sewu Kebumen.
“Harusnya TNI memberikan contoh kepada masyarakat, menyelesaikan sengketa lewat jalur perdata dengan cara mengugat masyarakat pemilik lahan di PN Kebumen atas tanah yang diklaim sebagai milik TNI tersebut,” ujar Teguh
