TRMOL. Rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dengan Panglima TNI dan Kapolri di Gedung DPR (Rabu, 11/5) diselak sebuah surat.
Di tengah rapat tersebut, tiba-tiba muncul Wakil Ketua Komisi I, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, di depan ruangan Pansus. Setelah memastikan bahwa memang ada Panglima TNI di dalam rapat, dia menulis sepucuk surat di depan ruang Pansus yang ditujukan kepada pimpinan rapat Pansus yang saat itu sedang memimpin berlangsung.
"Tadi saya menerima 3000 warga Rumpin yang mengadukan sengketa tanah dengan TNI AU. Mohon kiranya Panglima TNI memerintahkan penarikan pasukan TNI AU yang berada di Rumpin," tulisnya dalam selembar kertas tersebut.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, penarikan pasukan dimaksudkan agar suasana lebih kondusif dan TNI tidak terprovokasi. Dia juga mengatakan surat tersebut dimaksudkan agar tetap terjaganya keamanan dan ketertiban di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Bogor, tersebut.
"Jangan sampai kasus Kebumen terulang," ujarnya kepada wartawan seusai menulis surat tersebut.
Surat tersebut diantarkan oleh salah seorang petugas keamanan kepada pimpinan Pansus yang memimpin RDP.
rakyatmerdekaonline.com
Memang, sekitar 4000 warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat, menggunakan 50-an truk terbuka mendatangi DPR (Rabu siang, 11/5). Warga protes karena kurang lebih 1000 hektar tanah adat mereka diklaim oleh TNI Angkatan Udara (AURI).[ald]
