Angaran Naik Putus Sekolah Meningkat

KEBUMEN, Bahwa program pemerintah dalam dunia pendidikan baik sharing dana pusat maupun daerah cukup besar yakni 20%, Pengelolaan keuangan di sekolah belum transparan. Indikatornya, jangankan masyarakat luas, warga sekolah saja banyak yang tidak tahu kondisi keuangan sekolah, Keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran Pelaksanaan Biaya Sekolah)  masih minim, bahkan ada yang sekedar sebagai tukang stempel, Hampir tidak ada sekolah yang menaruh APBS dan laporan keuangan di tempat yang dapat diakses oleh public, sehingga  menejemen dan kontrol yang buruk berdampak pada indikator pendidikan dengan hasil yang buruk, seperti telah disampaikan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2011, walapun tingkat kelulusan tinggi namun angka putus sekolah juga meningkat.

Hal ini disampaikan oleh Mustika Aji selaku pemandu acara diskusi lintas sektoral SKPD, DPRD, Unsur Masyarakat, DPPKAD, di Rumah Makan Yunani 19 (21/3).”Memang agak aneh merujuk pada LKPJ Bupati yang telah disampaikan kepada DPRD kita, ketika dana anggaran untuk pendidikan ditingkatkan hingga 20% baik itu di APBN dan APBD nya melebihi dari sektor-sektor yang lain, angka kelulusan okelah tinggi walaupun itu tidak terlalu signifikan, namun yang sangat mengherankan angka putus sekolah justru semakin meningkat, untuk SD dari tahun 2009 0,12%, SLTP 0,59%, SMA 0,63%, tahun 2010 yang putus sekolah tingkat SD 0,22%, SLTP 0,33, SLTA 0,40. Yang lebih mengherankan justru peningkatan angka putus sekolah tingkat SD 0,12 %, 0,45%, SLTA 0,78%, padahal salah satu target tujuan besaran anggaran pendidikan sekolah adalah salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi anak putus sekolah, jutru itu tujuan yang paling mendasar.”Katanya

Dilain pihak Dewan Pendidikan Kebumen Supriadi SPd, MPd menyampaikan reflesi akhir tahun digedung Dewan Kebumen.”  Pengelolaan keuangan di sekolah belum transparan. Indikatornya, jangankan masyarakat luas, warga sekolah saja banyak yang tidak tahu kondisi keuangan sekolah, Keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan RAPBS masih minim, bahkan ada yang sekedar sebagai tukang stempel, Hampir tidak ada sekolah yang menaruh APBS dan laporan keuangan di tempat yang dapat diakses oleh public

Walaupun sudah ada BOS, tarikan terhadap orang tua siswa  masih terjadi di mana-mana, Sekolah terkesan “jor-joran” dalam memungut biaya pendidikan tanpa memperhatikan ekonomi masyarakat miskin, utamanya sekolah-sekolah dengan label khusus, Dinas tidak dapat mengendalikan pungutan yang dilakukan oleh sekolah sehingga anak-anak dari kalangan kurang mampu banyak mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan bermutu, bahkan mungkin malah putus sekolah