KEBUMEN,
Berkaitan dengan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)Bupati Kebumen
akhir tahun anggaran 2011 kepada DPRD Kebumen (19/3) dirasa masih banyak
kelemahan dan kekurangannya, LSM Formasi adakan diskusi dengan mengundang
beberapa Satker terkait, diantaranya yang hadir dari DPPKAD, Dikpora, DPU,
Dewan Pansus, Utusan Lembaga Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan
Kepala Desa. Diskusi tersebut dilaksanakan di Rumah Makan Yunani 19 malam Kamis
(21/3).
Disampaikan
oleh Fuad Habib dari Formasi selaku pemapar dalam diskusi.”Setelah kami telaah
dan amati LKPJ Bupati akhir tahun 2011 banyak sekali kekurangan dan
kelemahannya, diantaranya LKPJ Bupati tahun 2011, gambaran umum dalam LKPJ menggunakan data
tahun 2010, target dan realisasi
hanya berfokus pada penghabisan anggaran ( input - out put ) bukan pada terget
kinerja, Realisasi Target
kinerja belum sepenuhnya tergambarkan dalam LKPJ, seperti cakupan
pelayanan dasar masyarakat miskin pada tahun 2010 capaian 100%, capaian LKPJ
2011 0%, target 2011 100%, target RPJMD 100%, cakupan rujukan pelayanan
kesehatan masyarakat miskin pada tahun 2010 capaian 100%, capaian LKPJ 2011
sebesar 0%, target 2011 100%, target RPJMD 100%, prosentase cakupan pelayanan
Jamkesda tahun 2010 capaian 0,19%,
capaian LKPJ 2011 0%, target 2011 0,24%, target RPJMD 0,42%, prosentase
kenaikan beasiswa bagi rakyat miskin tahun 2010 capaian 20%, capaian LKPJ 0%,
target 2011 22%, target RPJMD 30%, juga tidak ada kenaikan anggaran beasiswa,
dalam upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin, angka pertumbuhan ekonomi
capaian tahun 2010 3,9%, capaian LKPJ 2011 0%, target 2011 4,52%, target RPJMD
7%, turunnya angka kemiskinan capaian tahun 2010 25,73%, capaian LKPJ 0%,
target 2011 17,50%, target RPJMD 15,45%,
dan masih banyak lagi hal serupa seperti tersebutkan diatas. Seperti
meningkatnya pengembangan Gender di target LKPJ juga tidak ada data, target
tahun 2011 juga kosong, sementara target RPJMD 10 (GDI), terkendalinya
pertumbuhan penduduk untuk tahun 2010 1.258.947 penduduk, baik capaian LKPJ,
target tahun 2011, maupun target RPJMD juga tidak ada alias kosong ”Katanya.
Lanjutnya. Realisasi dari pendapatan retribusi daerah
masih jauh dari target hanya tercapai 89,44 %, padahal pendapatan retribusi
adalah hasil usaha pemerintah daerah selain pendapatan dari pajak , BUMD dll,
Masih terjadi inkonsistensi
realisasi pelaksanaan pembangunan dari dokumen perencanaan.
Dikatakan oleh
Kholidi salah satu peserta diskusi utusan Tokoh Masyarakat, “Kita ini seringnya
mengabaikan hal data, padahal dengan data kita akan mendapatkan good pleaning,
seringnya kita kesulitan menilai visi dan misi kita karena kita tidak punya
good data, dan setiap kita menyebutkan angka jangan sampai tidak bermakna,
jangan karena otak atik gatuk menjadi acuan kita itu fatal namanya, hampir
semua kabupaten kota belum mempunyai good pleaning, termasuk di Kabupaten
Kebumen , target dan realisasi hanya
berfokus pada penghabisan anggaran ( input - out put ) bukan pada terget kinerja (out come).”Katanya
Seperti halnya
dikatakan Miftahul Ulum Anggota Dewan yang hadir,”Sebagaimana Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) itu harus merujuk kembali pada RKPD
(Rencana Kinerja Pemerintahan Daerah) secara umum belum ada capaian yang
dimaksud, setelah anggaran itu dibelanjakan ternyata belum ada indikator yang
signifikan kemanfaatannya, seperti pembangunan pasar menyedot anggaran yang
cukup besar, azas kemanfaatannya bagaimana? Walaupun gedung pasarnya sangat
megah tapi kalau ternyata tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat, karena
kondisi riil masyarakat Kebumen ya seperti ini, seharusnya yang perlu
ditingkatkan daya beli masyarakatnya, bukan bangunan fisiknya. Juga bangunan
fisik lainnya.”Katanya
Sementara
Supangat SE PLT DPPKAD menjelaskan,” Toh begitu dibandingkan dengan tahun 2010
kita mengalami kenaikan 20,67% yang realisasinya 1.010.051.969.778,00. Sementara pada tahun
2011 belanja dianggarkan sebesar RP. 1.300.293.217.000,00, dan hanya
menghabiskan 93,73 % saja yakni sebesar RP. 1.218.764.909.242,00, dan target
pendapatan juga mengalami kenaikan dari target yang direncanakan semula
1.272.818.544.000,00, mengalami kenaikan 100,02% sebesar RP.
1.273.102.296.847,00, dibandingkan dengan tahun 2010 telah mengalami kenaikan
hingga 30,16%. Semua itu terjadi karena kita menganut rumusan pendapatan pada
batas terendah dan belanja pada batas tertinggi sehingga terjadi silpa, dan
silpa terjadi karena efisiensi seperti sisa-sisa tender, kegiatan-kegiatan yang
tidak dilaksanakan seperti DAK(Dana Alokasi Khusus) Pendidikan sebesar 49% ada
14 DAK yang total nilainya RP. 1,2 Milyar, juga kegiatan-kegiatan yang belum
dilaksanakan seperti untuk pembanguan masjid dan SMP N 6 ”Katanya (har)